Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  5. Keputusan Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan dan Susunan PPID.